Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja adalah perbandingan antara jumlah kabupaten atau kota yang telah memiliki rencana tenaga kerja yang terstruktur dengan jumlah total kabupaten atau kota yang ada dalam suatu provinsi atau negara. Ini mengukur tingkat adopsi dan implementasi perencanaan tenaga kerja di tingkat daerah.
Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja
Persentase kabupaten kota yang menyusun rencana tenaga kerja 2024
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan hasil produksi cabai merah pada suatu wilayah dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan produksi mencerminkan keberhasilan upaya pengembangan budidaya, penerapan teknologi pertanian, peningkatan produktivitas lahan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian.
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura: Cabai Merah
Data Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Cabai Besar dari tahun 2024 ke 2025 (1).csv
Data Persentase kelulusan mahasiswa ujian praktek di RS Ernaldi Bahar
Persentase kelulusan mahasiswa ujian praktek di RS Ernaldi Bahar
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah persentase dari jumlah penyuluh lingkungan hidup yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi (seperti pelatihan, seminar, atau pendidikan) dibandingkan dengan jumlah total penyuluh lingkungan hidup dalam suatu periode atau wilayah tertentu.
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya
persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditinggakan kompetensinya
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya 2025.xlsx
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah persentase kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah.
Rasio PDRB Penvediaan Akomodasi, Makan, Minum
Rasio PDRB Penvediaan Akomodasi, Makan, Minum.xlsx
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Provinsi adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah IKM dibandingkan dengan total unit usaha industri di suatu provinsi. Industri Kecil dan Menengah (IKM): Unit usaha industri yang memenuhi kriteria industri kecil dan industri menengah sesuai ketentuan yang berlaku
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi.xlsx
Peningkatan kapasitas terlayani air minum curah lintas kabupaten/kota: Jumlah kapasitas terlayani melalui air minum curah lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tahun N melalui sumber pendanaan APBD Provinsi terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang membutuhkan layanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Pelaksana penyelenggaraan SPAM adalah: BUMD, UPTD, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri Air Minum Curah: air minum hasil olahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota
Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
persentase peningkatan kapasitas Terlayani
Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas kabupaten Kota
Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten Kota 2025 (1).xlsx
Persentase Tanah Kosong yang Dikelola merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tanah kosong yang menjadi aset atau kewenangan suatu instansi telah dimanfaatkan, ditata, dipelihara, atau dikelola dengan baik.
Persentase Tanah Kosong yang dikelola.xlsx
Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
Data Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 2025
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 2025
Tenaga kerja yang bekerja dalam sektor konstruksi yang memiliki kualifikasi keahlian sesuai dengan standar pendidikan atau sertifikasi yang ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah total tenaga kerja di sektor konstruksi tersebut.
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 2025
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 2025.xlsx
Ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan sejauh mana terjadi peningkatan jumlah sampah yang berhasil ditangani atau dikelola melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional dari tahun ke tahun.
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA TPST Regional 2025
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA TPST Regional 2025.xlsx
Indikator ini mengukur besarnya peningkatan produksi padi pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Produksi padi dihitung berdasarkan jumlah hasil panen padi yang dihasilkan dalam satu tahun dan dinyatakan dalam satuan ton
Persentase Peningkatan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan : Padi
Persentase Peningkatan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan_ Padi.xlsx
Persentase Cadangan Pangan adalah perbandingan antara jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pangan atau konsumsi pangan yang direncanakan, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik cadangan pangan dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam periode waktu tertentu.
Capaian indikator dimaksud dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah dengan Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan.xlsx
Angka Harapan Lama Sekolah per kabupaten/kota se Sumatera Selatan
Angka Harapan Lama Sekolah per kabupaten_kota se Sumatera Selatan, 2025.xlsx
Data Persentase Peningkatan Kemampuan SDM berbasis Kompetensi di RS Ernaldi Bahar
Persentase Peningkatan Kemampuan SDM berbasis Kompetensi di RS Ernaldi Bahar
Data Persentase Peningkatan Kemampuan SDM berbasis Kompetensi 2024
Persentase Peningkatan Kemampuan SDM berbasis Kompetensi 2024
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal adalah indikator yang menunjukkan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal dibandingkan dengan seluruh penyandang disabilitas yang bekerja.
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal adalah indikator yang menunjukkan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal dibandingkan dengan seluruh penyandang disabilitas yang bekerja
Persentase lahan pertanian atau kelompok tani yang telah mendapatkan penanganan/adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Persentase Penanganan DPI terhadap Pertanian
Data Persentase Penanganan DPI Banjir terhadap Pertanian Tahun 2025 (1).csv
Persentase kasus tanah garapan yang belum memiliki sertifikat dan berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditangani pada periode tertentu.
Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi
Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi.xlsx
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti.xlsx
Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15–19) adalah indikator yang menunjukkan jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15–19 tahun per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun dalam periode tertentu (biasanya satu tahun).
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specitif Fertility Rate (ASFR 15-19)
Persentase Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang pada level ting Provinsi
Persentase Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah level Provinsi
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi.xlsx
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak merupakan indikator statistik yang mengukur proporsi kasus kekerasan yang dilaporkan dibandingkan dengan jumlah populasi anak di suatu wilayah. Angka ini bervariasi di setiap daerah, bergantung pada target dan realisasi yang ditetapkan pemerintah setempat.
Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak 2025
Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak 2025.xlsx
Banyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.
Data Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan Unggulan Kesehatan Jiwa
Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan Unggulan Kesehatan Jiwa RS Ernaldi Bahar
Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan Unggulan Kesehatan Jiwa, 2024
Perhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk penyandang disabilitas, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta terdiri dari tiga dimensi aspek: kebutuhan dasar, peranan sosial, dan kemandirian ekonomi
Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
Data Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 2025
Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 2025
Penilaian terhadap laporan tingkat daya saing pada level provinsi maupun kabupaten/kota, yang mencerminkan tingkat produktivitas daerah dan pengukurannya yang mengombinasikan perspektif mikro di tingkat industri dan perspektif makro pada tataran institusi publik.
SKOR IDSD PROV,KAB,KOTA SUMATERA SELATAN.xlsx
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus TPPO dengan jumlah total penduduk perempuan, dinyatakan dalam satuan per 100.000 penduduk perempuan. Ini mengukur tingkat kejadian kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan perempuan dan anak, serta mempermudah perbandingan antar wilayah atau periode waktu yang berbeda.
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO per 10.000 Penduduk Perempuan 2025
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO per 10.000 Penduduk Perempuan 2025.xlsx
Rekap lanjut usia terlantar yang tinggal di keluarga dan membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti per tahun (target reguler) - Rekap lanjut usia terlantar yang dijangkau/ diberikan layanan kedaruratan /hasil respon kasus per tahun (untuk target asumsi tahun berikutnya)
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Data Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Mengukur seberapa luas dan efektif upaya penyebaran informasi dan edukasi mengenai risiko kebakaran telah dilakukan kepada masyarakat di suatu wilayah
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 2025
perbandingan antara jumlah rumah tangga yang tinggal di hunian dengan akses sanitasi yang memenuhi standar kesehatan (yaitu sistem pembuangan air limbah domestik yang aman dan layak, baik melalui saluran pembuangan yang terkelola dengan baik atau fasilitas pengolahan limbah domestik lainnya) dan jumlah total rumah tangga yang ada dalam suatu wilayah atau populasi selama periode waktu tertentu.
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
persentase peningkatan rumah tangga menempati hunian
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) 2025.xlsx
Komplikasi Operasi Bedah Mulut Tahun 2025
Komplikasi Operasi Bedah Mulut Tahun 2025.xlsx
Rekap penyandang disabilitas terlantar yang tinggal di keluarga dan membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti per tahun (target reguler) - Rekap penyandang disabilitas terlantar yang dijangkau/ diberikan layanan kedaruratan /hasil respon kasus per tahun (untuk target asumsi tahun berikutnya)
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata merupakan perbandingan jumlah media pemasaran pariwisata yang digunakan pada tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur upaya perluasan promosi dan penyebarluasan informasi destinasi wisata kepada masyarakat.
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata merupakan perbandingan jumlah media pemasaran pariwisata yang digunakan pada tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur upaya perluasan promosi dan penyebarluasan informasi destinasi wisata kepada masyarakat
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata.xlsx
Jumlah kelembagaan penyuluh yang telah memperoleh peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, sertifikasi, penguatan manajemen organisasi, atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya dalam periode tertentu.
Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya
Data Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang Meningkat Kapasitasnya.csv
Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur luas lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dibandingkan dengan target atau total luas lahan yang direncanakan.
Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B
Data Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (2).csv
Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 2025
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 2025.xlsx
Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik adalah ukuran yang menunjukkan proporsi infrastruktur dasar permukiman yang berfungsi dengan baik dan memenuhi standar pelayanan terhadap total infrastruktur permukiman yang tersedia pada suatu wilayah dalam periode tertentu.
Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik
DATA SEKTORAL TAHAP2 Disperkim Prov. Sumsel.xlsx
Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 2023
Luas areal yang dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan tanaman hortikultura, meliputi sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias.
Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Hortikultura
Data Luas Pengembangan Komoditi Hortikultura.csv
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB) merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi investasi fisik terhadap perekonomian suatu wilayah.
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto ( % PMTB )
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB) merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi investasi fisik terhadap perekonomian suatu wilayah
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto ( - PMTB ).xlsx
Luas lahan pertanian yang telah dilakukan tindakan pengendalian atau penanggulangan terhadap serangan OPT dan gangguan usaha sehingga dampaknya dapat dikurangi atau dikendalikan.
Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha
Data Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha (1).csv
Skor Literasi adalah nilai yang menggambarkan tingkat kemampuan seseorang atau kelompok dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan mengolah informasi untuk mendukung kehidupan sehari-hari, pendidikan, maupun pekerjaan.
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti adalah persentase dari jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh kajian lingkungan hidup (baik berupa AMDAL, UKL-UPL, atau kajian lainnya) yang telah diimplementasikan atau dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan selama periode pelaksanaan proyek atau program.
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
Data Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2025
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (2025)
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2019 - 2025
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2025
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2020
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2021
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut KabupatenKota di Provinsi Sumatera Selatan 2021
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut KabupatenKota di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2019
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut KabupatenKota di Provinsi Sumatera Selatan 2019
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2022
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut KabupatenKota di Provinsi Sumatera Selatan 2022
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut KabupatenKota di Provinsi Sumatera Selatan 2023
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2023
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Data Persentase tindak lanjut temuan BPK di RS Ernaldi Bahar
Persentase tindak lanjut temuan BPK di RS Ernaldi Bahar
Persentase tindak lanjut temuan BPK, 2024
Persentase tindak lanjut temuan BPK, 2024.csv
Perhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk lanjut usia, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta terdiri dari tiga dimensi aspek: kebutuhan dasar, peranan sosial, dan kemandirian ekonomi
Data Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 2025
Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 2025
Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu.xlsx
Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Heu,an dan Hewan, Hewan dan serta Hewan dan media pembawa penyakit manusia, Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/ atau bersifat zoonotik. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan.
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Data Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2025
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2025
Program Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka: a. pengurangan kawasan kumuh 10-15 b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan dan/atau e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana. Warga negara terkena relokasi akibat program provinsi adalah warga negara terkena relokasi yang mendapatkan layanan penggantian hak atas pengusasaan tahan dan/atau bangunan, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat relokasi program Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. perumahan di lokasi b. perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang c. perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan e. perumahan yang berada di daerah rawan f. rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun, dan/atau Rumah Khusus sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpupr 13 Tahun 2023).
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni
fasilitas penyediaan rumah yang layak huni
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni 2025
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni 2025.xlsx
Persentase Penambahan Aset tetap TW I 2026.xlsx
Permukiman adalah kawasan (Permenpera 12/2014) PSU Permukiman merupakan PSU yang melayani lebih dari satu perumahan dimana diantara perumahan tersebut terdapat fungsi lain di luar perumahan yang terintegrasi dengan sistem atau jaringan perkotaan. Penyelenggaraan PSU meliputi penyediaan, perbaikan, dan pemeliharaan
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 2025
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 2025.xlsx
Data Pencari Kerja, Lowongan Kerja Dan Penempatan Menurut Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan
Data Pencari Kerja, Lowongan Kerja Dan Penempatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Data Pencari Kerja, Lowongan Kerja Dan Penempatan Menurut Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia
Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2024
Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan.
Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (mCPR - Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan usia reproduksi yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern.
Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Mcpr)
Mengukur seberapa luas atau seberapa banyak masyarakat yang telah mendapatkan perlindungan dari suatu program atau layanan tertentu.
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
Data Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 2025
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 2025
Jumlah Operasi Bedah Mulut Dan Komplikasi Operasi Bedah Mulut Tahun 2025
Jumlah Tindakan Operasi Bedah Mulut Tahun 2025
Jumlah Tindakan Operasi Bedah Mulut Tahun 2025.xlsx
Realisasi capaian kualitas pemenuhan layanan KDH/WDH pada periode ini berhasil mencapai 96.25% dari target 100%.Data ini dihitung berdasarkan rekapitulasi indeks kepuasan atau checklist pemenuhan fasilitas keprotokalan dan administrasi pimpinan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Biro Humas dan Protokol Setda Prov.Sumsel
Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.xlsx
Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2 Memiliki akses air minum layak Memiliki akses sanitasi layak
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 2025
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 2025.xlsx
Jumlah Retensi Rawat Jalan Tahun 2025 (Periode januari 2025)
Jumlah retensi rawat jalan tahun 2025 (Periode januari 2025)
Jumlah Retensi Rawat Jalan Tahun 2025.xlsx
Mengukur pertumbuhan produksi jagung dibandingkan tahun sebelumnya.
Persentase Peningkatan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan : Jagung
Persentase Peningkatan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan_ Jagung.xlsx
Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat (Trantibum) di tingkat pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti penanganan keamanan, pengelolaan potensi kerawanan sosial, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Secara umum, Indeks Trantibum diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana daerah tersebut berhasil dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan rasa aman bagi warganya. Indeks ini juga berguna untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan terkait pengelolaan ketenteraman sosial
Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas 2025
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih aktif menjalankan usahanya serta telah melalui proses verifikasi/validasi data oleh instansi terkait.
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi.xlsx
Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU)
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU) 2025
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Ernaldi Bahar (Bed Occupation Rate/BOR)
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Ernaldi Bahar (Bed Occupation Rate/BOR) 2025
Ketentuan bencana yang dapat dilayani dengan SPM adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. Warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni adalah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat bencana yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. identifikasi perumahan di lokasi rawan b. idenfitikasi lahan dan c. data rumah yang terkena sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpupr 13 Tahun 2023).
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2025
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2025.xlsx
Data Persentase Implementasi Intervensi Safewards
Persentase Implementasi Intervensi Safewards Pada RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel
Persentase Implementasi Intervensi Safewards Pada RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel, 2024
Persentase Implementasi Intervensi Safewards Pada RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel, 2024.csv
Data Persentase Implementasi Intervensi Safewards 2024
Persentase Implementasi Intervensi Safewards 2024
Perencanaan penganggaran dalam kebijakan publik/pemerintah yang merespons kebutuhan spesifik antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) 2025
Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) 2025.xlsx
Persentase sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis rumah tangga (SSRT) yang terkelola di Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) TPS3R, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), serta fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 2025
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 2025
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel
Jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), dan 3 (agak rentan) terhadap total kabupaten/kota yang masuk ke dalam semua kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), 3 (agak rentan), 4 (agak tahan), 5 (tahan), 6 (sangat tahan) dalam periode waktu tertentu, pada peta FSVA
Data Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 2025
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 2025
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Fokusnya cuma satu: Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuannya memperbaiki tata kelola pemerintahan Sumsel. Targetnya naik tiap tahun, dari predikat BB dengan nilai 75-79 di 2025 menuju BB 80-81 di 2030. 2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Ada 13 indikator operasional yang dipantau tiap tahun untuk melihat hasil kerja nyata pemerintah. Bisa dikelompokkan jadi: - Pelayanan & Birokrasi: Nilai SAKIP ditargetkan naik dari BB ke A, sementara Indeks Pelayanan Publik dipertahankan di nilai A. - Hukum & HAM: Indeks Reformasi Hukum naik dari 80,5 ke 86,5. Capaian Aksi HAM ditargetkan selalu 100%. - Ekonomi & Pembangunan: Keuntungan aset BUMD (ROA) naik dari 1,82% ke 2,4%. Efektivitas kebijakan ekonomi ditargetkan 100%, dan administrasi pembangunan naik dari 80% ke 90%. - Internal Organisasi: Indeks tata kelola pengadaan naik dari 70 ke 81, kematangan organisasi naik dari 30 ke 46. Pemenuhan layanan perangkat daerah ditargetkan selalu 100%. - Sosial & Kerja Sama: Kebijakan kesejahteraan rakyat naik efektivitasnya dari 85% ke 90%. Jumlah kerja sama daerah ditargetkan hampir dua kali lipat, dari 26 jadi 51. - Evaluasi Pemerintahan: Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dipertahankan stabil di skor 3,4 dengan predikat Tinggi.
Data Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama
IKK DAN IKU BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN.xlsx
proporsi jumlah pangan segar yang telah diuji dan terbukti memenuhi standar keamanan pangan serta persyaratan mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau lembaga berwenang terhadap total pangan segar yang diuji dalam suatu periode tertentu.
Persentase Pangan Segar Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Data Persentase Pangan Segar Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan 2025
Persentase Pangan Segar Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan 2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dinyatakan dalam satuan persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen.
Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja Perempuan 2025
Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja Perempuan 2025.xlsx
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan terhadap sumber daya hayati telah dilaksanakan.
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.xlsx
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif adalah indikator kinerja utama pemerintah untuk mengukur proporsi anak rentan (seperti korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran) yang telah menerima layanan perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi secara terpadu.
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2025
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2025.xlsx
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan proses sertifikasi sebagai bukti terpenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Pembinaan dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi nomor kontrol veteriner. Pengembangan Kompetensi petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi adalah pengembangan kompetensi bagi petugas kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, auditor Nomor Kontrol Veteriner (NKV), pemeriksa antemortem postmortem dan petugas teknis kesejahteraan hewan
Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
Data Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) 2025
Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) 2025
Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026
Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Tahun 2026
Rekap anak terlantar yang tinggal di keluarga dan membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti per tahun (target reguler) - Rekap anak terlantar yang dijangkau/ diberikan layanan kedaruratan /hasil respon kasus per tahun (untuk target asumsi tahun berikutnya)
Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Data Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Data sektoral Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kumpulan data yang dihasilkan, dikelola, dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, serta perlindungan khusus bagi perempuan dan anak.
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: Ini merujuk pada tingkat kesetiaan atau ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH. 2. Izin lingkungan: Ini merujuk pada izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan yang memerlukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Izin PPLH (Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan. 4. PUU LH (Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan penggunaan dan pemanfaatan lahan hutan. 5. Diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi: Ini menunjukkan bahwa izin-izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi.
Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH.
Ketaatan penanggung jawab izin lingkungan
Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH 2025
Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH 2025.xlsx
Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH 2024
IKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wialayah pada waktu tertentu
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak adalah ukuran sejauh mana data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin (gender) dan kelompok usia anak digunakan oleh instansi pemerintah.
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan Evaluasi Penyusunan Kebijakan 2025
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan atau Penyusunan Kebijakan 2025.xlsx
Dataset ini membuat data dan informasi terkait penyelenggaraan Layanan di Bidang Kehumasan dan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.Ditujukan untuk memberikan transparasi mengenai kinerja pelayanan publik,koordinasi keprotokolan,serta manajemen informasi publik daerah.Layanan
Layanan Dibidang Kehumasan Dan Keprotokolan
Layanan dibidang Kehumasan dan Keprotokolan.xlsx
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, instansi, program, atau kegiatan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, instansi, program, atau kegiatan
Indikator kinerja utama biro umum dan perlengkapan.xlsx
Ukuran proporsional yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan profesionalisme pelaku usaha serta tenaga ahli dalam sektor perumahan dan permukiman yang telah memperoleh sertifikasi dan terdaftar secara resmi sesuai peraturan yang berlaku.
Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU
Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU 2025
Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU 2025.xlsx
Terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti meliputi fisik, psikis dan sosial yaitu: - terpenuhi tempat tinggal layak (asrama/wisma), makan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, pendidikan dan/atau kesehatan dasar. - mampu melakukan perawatan dan perlindungan diri setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial - mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari. - memiliki keterampilan dasar (usaha), dan.atau - dipulangkan ke daerah asal - sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen Populasi: Gepeng yang terdata dalam panti provinsi serta setelah mendapat layanan dari kabupaten/kota
Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Data Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Penegakan Perda yang dimaksud adalah segala tahapan penegakan perda yang dimulai dari inventaris perda, sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pelaksanaan penegakan perda sesuai ketentuan yang diatur dalam perda dan perkada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan
Data Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan 2025
Nilai Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap pelaksanaan praktek tahun 2026
Nilai Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap pelaksanaan praktek
Nilai Indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan praktek tahun 2026
Nilai Indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan praktek.xlsx
Mengelompokkan jenis pangan ke dalam 8 (delapan) kelompok pangan, yaitu (1) Padi-padian, (2) Umbi- umbian, (3) Pangan Hewani, (4) Minyak dan Lemak, (5) Buah/Biji Berminyak, (6) Kacang-kacangan (7) Gula, dan (8) Sayur dan Buah.Menghitung jumlah energi masing-masing kelompok pangan dengan DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan)Menghitung persentase masing-masing kelompok pangan terhadap total energi per hariSkor PPH dihitung dengan mengalikan persen energi dari kelompok pangan dengan bobot.Berikut ini tabel mengenai jumlah, komposisi (% AKE) dan skor PPH (Badan Ketahanan Pangan, 2011):Tabel Jumlah, Komposisi (% AKE) dan skor PPH NasionalKeterangan:AKE di tingkat konsumsi adalah 2.000 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, 2004);AKE di tingkat konsumsi adalah 2.100 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2018).Rumus:Keterangan:Skor PPH :Skor Pola Pangan Harapan%AKE: Persentase angka kecukupan energi Bobot:Bobot setiap golongan bahan panganSemakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atau perkembangan implementasi dan efektivitas sistem pengendalian intern dalam suatu instansi pemerintah. SPIP adalah rangkaian proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai dengan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025
Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu.
Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi tahun 2026
Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi
Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi 2026
Perempuan Korban Kekerasan adalah Perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) adalahTindak pidana yang melibatkan rekrutmen, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi melalui ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPPO yang Mendapatkan Layanan Komperhensif 2025
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPPO yang Mendapatkan Layanan Komperhensif 2025.xlsx
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif adalah peningkatan nilai suatu produk atau jasa yang dihasilkan melalui kreativitas, inovasi, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bahan atau produk dasarnya.
Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memiliki bukti kelulusan berupa Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), terhadap total jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, tanpa membedakan status partisipasi sekolah (belum pernah sekolah, masih bersekolah, atau tidak bersekolah lagi) pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat kualifikasi pendidikan tinggi dalam populasi dewasa dan digunakan untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi. Penghitungan indikator dilakukan secara berkala (time series) untuk memantau tren capaian, dengan mempertimbangkan: (a) Intervensi kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan tinggi; (b) Proyeksi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas; dan (c) Perkembangan jumlah mahasiswa dan lulusan pendidikan tinggi.
Persentase Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualitas Pendidikan Tinggi
Persentase Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualitas Pendidikan Tinggi 2025
Persentase Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualitas Pendidikan Tinggi 2025.xlsx
Banyaknya daging hasil pemotongan ternak di suatu wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion), misalnya jeroan dan daging variasi, selama waktu tertentu.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak