Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dengan kapasitas maksimum yang tersedia pada angkutan umum.
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2025
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2025.xlsx
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2025
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
Mengukur seberapa luas dan efektif upaya penyebaran informasi dan edukasi mengenai risiko kebakaran telah dilakukan kepada masyarakat di suatu wilayah
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran
Data Indeks Kualitas Air Provinsi Sumatera Selatan 2025
Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut
Mengetahui durasi membaca, frekuensi membaca, jumlah buku yang dibaca, durasi akses internet dan preferensi internet oleh masyarakat Indonesia serta mengetahui kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan perpustakaan desa/ kelurahan. Tingkat Kegemaran Membaca didasarkan pada indikator utama: (1) frekuensi membaca, (2) lama membaca, dan (3) jumlah buku yang tamat dibaca, (4) frekuensi akses internet, dan (5) preferensi akses internet.
Data Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi 2025
Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi 2025
Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan pola penanganan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. (Mengacu Permen PUPR 7/2022),Peningkatan kualitas RTLH adalah penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan permukiman dan/atau mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh. (Mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014), Pemerintah Daerah provinsi memiliki kewenangan penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada luas 10 - 15 hektar
Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 2025
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 2025.xlsx
Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 2023
Perhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk penyandang disabilitas, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta terdiri dari tiga dimensi aspek: kebutuhan dasar, peranan sosial, dan kemandirian ekonomi
Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
Data Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 2025
Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 2025
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPPO yang mendapatkan Layanan Komperhensif Tahun 2025
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPPO yang mendapatkan Layanan Komperhensif
Ukuran yang menunjukan proporsi sarana perdagangan yang telah ditingkatkan kualitasnya dari total sarana perdagangan yang ada
Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya
Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Tahun 2025
Transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Indikator ini merupakan penjumlahan dari nilai ekspor barang provinsi di setiap pulau.
Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.
Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 2025
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 2025
Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memfasilitasi atau memberikan bantuan dan bimbingan kepada desa dalam proses penataan wilayah desa. Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota yang paling sedikit memuat: nama desa&kelurahan lama dan baru, nomor kode desa/kelurahan yang lama, jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah kerja desa baru, dan peta batas wilayah desa/kelurahan baru.
Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik 2025
Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK
Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas kabupaten Kota
Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten Kota 2025 (1).xlsx
Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif 2025
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan pemuda di Indonesia. Struktur IPP terdiri atas 5 (lima) domain yaitu: 1. Pendidikan dan Pelatihan (3 Indikator); 2. Kesehatan (4 Indikator); 3. Ketenagakerjaan Layak (3 Indikator); 4. Partisipasi dan Kepemimpinan (3 Indikator); 5. Inklusivitas dan Kesetaraan Gender (Indikator) Kelima domain tersebut merupakan cerminan dari 3 (tiga) lapisan pembangunan pemuda, yaitu: 1. Penguatan individu pemuda; 2. Penghidupan dan kesejahteraan; 3. Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan
Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada desa-desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa. Tata kelola pemerintahan desa adalah proses pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan atas sumber daya dan kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat desa. Beberapa aspek tata kelola pemerintahan desa meliputi: struktur organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan aset desa, pemberdayaan masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Desa Kedungboto Kab. Limbangan, 2023). Desa yang yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen penganggaran (APB Desa dan Perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban (LPPD, LKPPD, IPPD, dan Pertanggungjawaban APB Desa) yang berkualitas.
Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan
Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2025
Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 2025
Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2025
Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja Perempuan
Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah merupakan upaya pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi (UU No. 23 Tahun 2014).
perbandingan antara jumlah rumah tangga yang tinggal di hunian dengan akses sanitasi yang memenuhi standar kesehatan (yaitu sistem pembuangan air limbah domestik yang aman dan layak, baik melalui saluran pembuangan yang terkelola dengan baik atau fasilitas pengolahan limbah domestik lainnya) dan jumlah total rumah tangga yang ada dalam suatu wilayah atau populasi selama periode waktu tertentu.
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
persentase peningkatan rumah tangga menempati hunian
Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas 2025
Untuk mengukur tingkat keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data serta dokumen pertanahan di suatu wilayah administratif (desa, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota). Indeks ini mencerminkan sejauh mana wilayah tersebut telah menjalankan tata kelola pertanahan yang sesuai dengan kaidah administrasi pertanahan yang baik: legal, akuntabel, transparan, dan mudah diakses.
Kondisi mantap jalan (%): merupakan proporsi dari panjang jalan yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan
Perempuan Korban Kekerasan adalah Perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) adalahTindak pidana yang melibatkan rekrutmen, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi melalui ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni 2025
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni 2025.xlsx
Dataset ini berisi informasi proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Provinsi Sumatera Selatan. Data disajikan dalam bentuk proporsi atau persentase sebagai indikator cakupan pelayanan persampahan dan efektivitas pengelolaan sampah. Dataset ini dapat dimanfaatkan untuk monitoring, evaluasi kinerja layanan, serta mendukung perencanaan kebijakan pengelolaan persampahan dan sanitasi lingkungan.
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Rasio yang menunjukkan sejauh mana realisasi investasi aktual yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan target investasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Realisasi Total investasi terhadap target investasi
Data Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2025
Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota di dalam Satu Provinsi
Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Ukuran proporsional yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan profesionalisme pelaku usaha serta tenaga ahli dalam sektor perumahan dan permukiman yang telah memperoleh sertifikasi dan terdaftar secara resmi sesuai peraturan yang berlaku.
Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU
Peningkatan kapasitas terlayani air minum curah lintas kabupaten/kota: Jumlah kapasitas terlayani melalui air minum curah lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tahun N melalui sumber pendanaan APBD Provinsi terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang membutuhkan layanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Pelaksana penyelenggaraan SPAM adalah: BUMD, UPTD, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri Air Minum Curah: air minum hasil olahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota
Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
persentase peningkatan kapasitas Terlayani
Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya 2025
Ketentuan bencana yang dapat dilayani dengan SPM adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. Warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni adalah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat bencana yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. identifikasi perumahan di lokasi rawan b. idenfitikasi lahan dan c. data rumah yang terkena sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpupr 13 Tahun 2023).
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDB Nasional.
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 2025
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 2025.xlsx
Persentase penurunan emisi GRK kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline untuk periode yang sama.
Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Persentase Fasilitasi Penataan Desa Tahun 2025
V/C Ratio (Volume-to-Capacity Ratio) di jalan provinsi adalah rasio antara volume lalu lintas yang mengalir melalui suatu jalan dengan kapasitas maksimum jalan tersebut untuk menampung lalu lintas. Rasio ini digunakan untuk menilai kinerja operasional jalan dan tingkat kemacetan atau kepadatan lalu lintas.
V/C Rasio Jalan Provinsi Sumatera Selatan
Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit 2025
Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani 2024
Data Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 2025
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 2025
Persentase ARG (anggaran Responsif Gender
Persentase ARG (anggaran Responsif Gender)
Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 tahun yang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan khusus Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah
Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah 2024
Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kegiatan promosi produk lokal yang telah mendapat dukungan atau bantuan dari pihak tertentu (misalnya pemerintah, lembaga, atau perusahaan) dibandingkan dengan total keseluruhan kegiatan promosi produk lokal dalam periode tertentu
Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi/Dilaksanakan
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA TPST Regional 2025
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA TPST Regional 2025.xlsx
Rasio Kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan atau tercatat dengan jumlah total anak dalam populasi, dinyatakan dalam satuan per 10.000 anak. Ini mengukur tingkat kejadian kekerasan terhadap anak dan mempermudah perbandingan antar wilayah atau periode waktu yang berbeda.
Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 Anak
Persentase penurunan emisi GRK tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi di titik tahun yang sama.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, baik dari segi kualitas, kuantitas, keterjangkauan, dan kontinuitas.
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi 2025
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi 2025.xlsx
Derajat keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kepramukaan, baik sebagai anggota, pembina, pelatih, andalan, maupun sebagai pendukung kegiatan.
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto 2025
Dataset ini menyajikan data proporsi rumah tangga yang memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan. Data ini digunakan sebagai indikator cakupan pelayanan persampahan untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 2025.xlsx
Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2025
Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Rasio untuk mengukur sejauh mana data dan informasi terkait penanaman modal digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendiidkan khusus 2025
Data Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 2025
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 2025
Data Pencari Kerja, Lowongan Kerja Dan Penempatan Menurut Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi atau bantuan dan bimbingan kepada desa dalam melaksanakan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga. Kerjasama antar desa meliputi pembangunan infrastruktur bersama, pengelolaan sumber daya alam bersama, pengembangan ekonomi bersama, dan kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dengan BUMD, kerjasama dengan pihak swasta, dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, diantaranya 1) Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kerja sama antar desa, dan 2) Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.
IKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wialayah pada waktu tertentu
Data Realisasi Total investasi terhadap target investasi 2025
Realisasi Total investasi terhadap target investasi 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan 2025
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: Ini merujuk pada tingkat kesetiaan atau ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH. 2. Izin lingkungan: Ini merujuk pada izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan yang memerlukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Izin PPLH (Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan. 4. PUU LH (Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan penggunaan dan pemanfaatan lahan hutan. 5. Diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi: Ini menunjukkan bahwa izin-izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi.
Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH.
Ketaatan penanggung jawab izin lingkungan
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura. Budi Daya Hortikultura yang selanjutnya disebut Budi Daya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas hortikultura untuk menghasilkan produksi dengan memperhatikan keamanan pangan dan kelestarian lingkungan.
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Penataan Ruang di Provinsi 2025
Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Persentase Anak Mememerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Tahun 2025
Persentase Anak Mememerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 2025
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 2025.xlsx
Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi koleksi nasional dan naskah kuno yang telah terdokumentasi dan dimiliki oleh suatu institusi (seperti perpustakaan, museum, atau arsip nasional) dibandingkan dengan jumlah total koleksi nasional dan naskah kuno yang teridentifikasi atau ditargetkan untuk dikoleksi.
Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki
Perhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk lanjut usia, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta terdiri dari tiga dimensi aspek: kebutuhan dasar, peranan sosial, dan kemandirian ekonomi
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atau perkembangan implementasi dan efektivitas sistem pengendalian intern dalam suatu instansi pemerintah. SPIP adalah rangkaian proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai dengan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok mengukur sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah dalam periode waktu tertentu
Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Data Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Data Persentase peningkatan investor yang berinvestasi 2025
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi 2025
Data Peningkatan Produksi Hortikultura 2025
Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik adalah perbandingan jumlah guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik dengan total jumlah guru yang ada di suatu wilayah atau satuan pendidikan
Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik
Persentase sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis rumah tangga (SSRT) yang terkelola di Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) TPS3R, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), serta fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Penegakan Perda yang dimaksud adalah segala tahapan penegakan perda yang dimulai dari inventaris perda, sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pelaksanaan penegakan perda sesuai ketentuan yang diatur dalam perda dan perkada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan
Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan: Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha sesuai dengan jenis izin yang berlaku, seperti IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk Pusat Perbelanjaan, dan IUTM/IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan). Pelaku Usaha Total: Jumlah keseluruhan pelaku usaha yang diperhitungkan, baik yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan maupun yang belum.
Persentase Pelaku Usaha yang yang memperoleh izin sesuai ketentuan
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus TPPO dengan jumlah total penduduk perempuan, dinyatakan dalam satuan per 100.000 penduduk perempuan. Ini mengukur tingkat kejadian kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan perempuan dan anak, serta mempermudah perbandingan antar wilayah atau periode waktu yang berbeda.
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 10.000 penduduk perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel
Dataset ini berisi informasi Indeks Kualitas Lahan tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan yang menggambarkan kondisi kualitas lahan berdasarkan indikator penilaian lingkungan hidup. Data ini digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan, serta mendukung perencanaan kebijakan pengelolaan lahan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.
Rasio Konektivitas adalah proporsi atau perbandingan antara jumlah infrastruktur transportasi yang ada dengan kebutuhan atau standar konektivitas yang ditetapkan. Ini mengukur sejauh mana jaringan transportasi dan komunikasi memfasilitasi mobilitas dan integrasi antar wilayah dalam daerah dan dengan wilayah luar.
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2024
Data Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan 2025
Angka yang menggambarkan kualitas air ambien yang baik pada badan air yang didekati dengan jumlah zat padat tersuspensi/total suspended solid (TSS), jumlah oksigen terlarut/dissolved oxygen (DO), kebutuhan oksigen biokimia/biochemical oxygen demand (BOD), kebutuhan oksigen kimia/chemical oxygen demand (COD), jumlah fosfat, jumlah fecal coli, dan jumlah coli.
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya 2025.xlsx
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti adalah persentase dari jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh kajian lingkungan hidup (baik berupa AMDAL, UKL-UPL, atau kajian lainnya) yang telah diimplementasikan atau dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan selama periode pelaksanaan proyek atau program.
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
Program Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka: a. pengurangan kawasan kumuh 10-15 b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan dan/atau e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana. Warga negara terkena relokasi akibat program provinsi adalah warga negara terkena relokasi yang mendapatkan layanan penggantian hak atas pengusasaan tahan dan/atau bangunan, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat relokasi program Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. perumahan di lokasi b. perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang c. perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan e. perumahan yang berada di daerah rawan f. rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun, dan/atau Rumah Khusus sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpupr 13 Tahun 2023).
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni
fasilitas penyediaan rumah yang layak huni
Data Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi Dilaksanakan 2025
Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi Dilaksanakan 2025
Persentase Peningkatan Produksi Karet 2025
Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor adalah ukuran yang menunjukkan persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah membangun hubungan kemitraan bisnis dan/atau melakukan ekspor dibandingkan dengan total UKM yang ada dalam suatu periode tertentu.
Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah 2025
ukuran yang menunjukkan tingkat pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dari total koperasi yang terdaftar atau beroperasi.
Persentasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Persentase Atlet yang mengikuti Pelatnas dan Terpilih mengikuti Pelatnas 2025.xlsx
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment) bagi daerah dan pusat.
Persentasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi 2025
Persentasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi 2025.xlsx
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto
Rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan jumlah investor dalam periode tertentu, yang mencerminkan efektivitas kebijakan investasi dan daya tarik suatu wilayah bagi investor.
Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) 2025.xlsx
Data Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 2025
Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 2025
data gender dan anak secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan peraturan sebagai payung hukum yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan daerah. Keberadaan peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap penyelenggaraan sistem data gender dan anak sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan atau Penyusunan Kebijakan
Kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar, dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas, dan lain-lain.
Perlindungan Khusus Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan
akses rumah tangga perkotaan terhapat air minum
Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH 2025
Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH 2025.xlsx
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah persentase dari jumlah penyuluh lingkungan hidup yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi (seperti pelatihan, seminar, atau pendidikan) dibandingkan dengan jumlah total penyuluh lingkungan hidup dalam suatu periode atau wilayah tertentu.
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya
persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditinggakan kompetensinya
Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH 2024
Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk meningkatkan kapasitas dan peran mereka dalam pembangunan desa. Pemberdayaan LKD mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan peran dalam pembangunan, peningkatan kapasitas dalam pelayanan masyarakat, peningkatan koordinasi dan kerjasama.
ukuran yang menunjukkan besarnya kenaikan produksi karet pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam persen (%). hasil produksi karet alam (lateks atau karet kering) dari perkebunan rakyat, swasta, maupun negara
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 2025
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 2025.xlsx
Persentase pertumbuhan investasi adalah indikator yang menunjukkan tingkat kenaikan atau penurunan nilai realisasi investasi pada suatu periode dibandingkan periode sebelumnya.
Persentase penduduk usia 16-18 tahun menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin. Partisipasi sekolah termasuk pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, atau Paket C)
Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah
Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki Tahun 2025
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 10.000 penduduk perempuan Tahun 2025
jumlah kasus pelanggaran terkait pemanfaatan ruang (seperti penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pelanggaran terhadap peraturan zonasi, atau perubahan fungsi ruang tanpa izin yang sah) yang berhasil diselesaikan (baik melalui penegakan hukum, penyelesaian administratif, atau tindakan lainnya) dibandingkan dengan jumlah total kasus pelanggaran yang dilaporkan atau teridentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu di suatu provinsi.
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Penataan Ruang di Provinsi
Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor 2025
Rekap penyandang disabilitas terlantar yang tinggal di keluarga dan membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti per tahun (target reguler) - Rekap penyandang disabilitas terlantar yang dijangkau/ diberikan layanan kedaruratan /hasil respon kasus per tahun (untuk target asumsi tahun berikutnya)
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Rata-Rata Load Angkuatan Umum Tahun 2025
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025
Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 Anak Tahun 2025
Rekap anak terlantar yang tinggal di keluarga dan membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti per tahun (target reguler) - Rekap anak terlantar yang dijangkau/ diberikan layanan kedaruratan /hasil respon kasus per tahun (untuk target asumsi tahun berikutnya)
Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU 2025
Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU 2025.xlsx
V/C Rasio Jalan Provinsi Sumatera Selatan 2024
Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Data Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 2025
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 2025
Persentase Pelaku Usaha yang yang memperoleh izin sesuai ketentuan 2025
Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK 2025
Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Data Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Ukuran yang menunjukkan proporsi izin usaha di sektor perdagangan yang berhasil difasilitasi oleh suatu instansi atau lembaga terkait dalam periode waktu tertentu
Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi
Persentase Koperasi Aktif adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha secara aktif dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%).
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi
Permukiman adalah kawasan (Permenpera 12/2014) PSU Permukiman merupakan PSU yang melayani lebih dari satu perumahan dimana diantara perumahan tersebut terdapat fungsi lain di luar perumahan yang terintegrasi dengan sistem atau jaringan perkotaan. Penyelenggaraan PSU meliputi penyediaan, perbaikan, dan pemeliharaan
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Angka yang menggambarkan tingkat polusi udara di suatu wilayah.
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan 2025
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan 2025.xlsx
Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa Tahun 2025
Data Pencari Kerja, Lowongan Kerja Dan Penempatan Menurut Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan
Data Pencari Kerja, Lowongan Kerja Dan Penempatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Data Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2025
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (2025)
Anggaran Responsif Gender merupakan alokasi anggaran yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender)
Terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti meliputi fisik, psikis dan sosial yaitu: - terpenuhi tempat tinggal layak (asrama/wisma), makan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, pendidikan dan/atau kesehatan dasar. - mampu melakukan perawatan dan perlindungan diri setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial - mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari. - memiliki keterampilan dasar (usaha), dan.atau - dipulangkan ke daerah asal - sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen Populasi: Gepeng yang terdata dalam panti provinsi serta setelah mendapat layanan dari kabupaten/kota
Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Rekap lanjut usia terlantar yang tinggal di keluarga dan membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti per tahun (target reguler) - Rekap lanjut usia terlantar yang dijangkau/ diberikan layanan kedaruratan /hasil respon kasus per tahun (untuk target asumsi tahun berikutnya)
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan sejauh mana terjadi peningkatan jumlah sampah yang berhasil ditangani atau dikelola melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional dari tahun ke tahun.
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional
Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar terhadap populasi angkatan kerja pemuda.
Ukuran kuantitatif yang menunjukkan besarnya kenaikan produksi kelapa sawit (TBS/CPO) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dihitung berdasarkan data produksi dalam satuan ton dari sumber resmi dan dinyatakan dalam persen (%).
Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit
Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani 2025
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat (Trantibum) di tingkat pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti penanganan keamanan, pengelolaan potensi kerawanan sosial, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Secara umum, Indeks Trantibum diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana daerah tersebut berhasil dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan rasa aman bagi warganya. Indeks ini juga berguna untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan terkait pengelolaan ketenteraman sosial
Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi 2025
Data Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Persentase penanganan pengaduan konsumen adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pengaduan konsumen yang telah ditangani atau diselesaikan dibandingkan dengan total jumlah pengaduan yang diterima. Ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi proses penanganan pengaduan dalam sebuah organisasi atau perusahaan.
Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen
Data Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025
Data Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2025
Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2025
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah persentase dari jumlah individu atau kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibandingkan dengan jumlah total populasi yang berpotensi berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup
Tenaga kerja yang bekerja dalam sektor konstruksi yang memiliki kualifikasi keahlian sesuai dengan standar pendidikan atau sertifikasi yang ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah total tenaga kerja di sektor konstruksi tersebut.
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik 2025
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2025
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan atau Penyusunan Kebijakan Tahun 2025
Persentase jumlah bangunan gedung yang berada dalam kondisi struktural dan fungsional yang baik, terawat, dan aman dibandingkan dengan jumlah total bangunan gedung yang ada dalam suatu wilayah atau area tertentu.
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
Persentase jumlah atlet yang tergabung dalam program pemusatan latihan yang dirancang untuk melatih atlet secara intensif dan mendalam dalam persiapan menghadapi kompetisi olahraga internasional
Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu.
Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2 Memiliki akses air minum layak Memiliki akses sanitasi layak
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Mengukur seberapa luas atau seberapa banyak masyarakat yang telah mendapatkan perlindungan dari suatu program atau layanan tertentu.
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan 2025